Indonesia Masuk Daftar Negara Gagal

Lembaga The Fund for Peace (FFP), melalui laman resminya http://www.fundforpeace.org pada Senin (18/6) mengeluarkan daftar 178 negara yang gagal.

Indeks Negara Gagal ini adalah edisi delapan tahunan yang menyoroti tekanan politik, ekonomi, dan sosial global yang dialami negara.



Peringkat 178 negara gagal ini diurutkan berdasarkan 12 indikator, dan lebih dari 100 sub-indikator, termasuk isu-isu seperti pembangunan tidak merata, legitimasi negara, dan HAM.

Setiap indikator dinilai pada skala 1-10, berdasarkan analisis dari jutaan dokumen yang tersedia untuk publik, data kuantitatif lain, dan penilaian oleh para analis.

Tahun ini, peringkat puncak ditempati Somalia, dengan alasan pelanggaran hukum meluas, pemerintah tidak efektif, terorisme, pemberontakan, kejahatan, dan serangan aksi bajak laut terhadap kapal-kapal asing.

Dari 178 negara, Indonesia menduduki urutan ke-63. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia kalah dari Thailand (84), Vietnam (96), Malaysia (110), Brunei Darussalam (123), dan Singapura (157).

Namun, Indonesia unggul ketimbang Myanmar (21), Timor Leste (28), Kamboja (37), Laos (48), dan Filipina (56).

"Kami menyadari semua negara memiliki tekanan masing-masing. Tahun ini kami mengembangkan indeks kapasitas untuk menguji asumsi kami, bagaimana negara mengelola tekanan berdasarkan supremasi hukum dan demokrasi, " kata Krista Hendry , Direktur Eksekutif FFP dikutip dari Tribunews.

Sementara, Finlandia tetap dalam posisi terbaik. Disusul negara tetangganya, Swedia dan Denmark.
Tiga negara ini dinilai baik dari indikator sosial dan ekonomi yang kuat, pelayanan publik yang sangat baik, serta menghormati hak asasi manusia dan supremasi hukum.

Ini Penyebab Indonesia Negara Gagal
Wakil Ketua Komisi Hukum DPR, Azis Syamsuddin, mengemukakan penyebabnya. Hal ini terjadi lantaran banyak perundang-undangan yang tidak dijalankan dengan baik. Sehingga apa yang diinginkan oleh masyarakat belum tercapai.

"Harus diperbaikilah," katanya kepada Liputan6.

Azis lantas mengkritisi penegakan hukum dalam hal pemberantasan korupsi. Dalam penegakan hukum, ada tiga asas. Antara lain adalah asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Ketiga asas itu, menurutnya, mesti berjalan secara bersamaan. Apakah penegakan hukum itu bermanfaat bagi masyarakat hukum atau tidak. Bila tidak bermanfaat, maka roh UU itu tidak tercapai.

"Karena rohnya UU, rohnya kebijakan itukan untuk kemanfaatan masyarakat. Sesuai teori pembangunan hukum, bahwa kebijakan, perubahan itu harus menuju perbaikan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Rohnya itulah, yang tidak sampai ke masyarakat. Sehingga masyarakat memberikan protes atas penegakan hukum itu.

sumber : rumahbacaonline

Coba yang jadi Petinggi2 Negara... anak2 Muda ya kang... :D

dedikeyb wrote:Coba yang jadi Petinggi2 Negara... anak2 Muda ya kang... :D

ga menjamin jg om

indonesia emang kacau, pemerintahannya juga kacau

remuk kalu petinggi nya anak muda.walaupun kepintarannya sampai sundul langit.tapi masalah emosi belum bisa terkontrol. ane juga masih muda lho

semoga generasi selanjutnya akan membangun indonesia dari keterpurukan

ya iyalah, sejak kecil dakh biasa nyontek, pacaran,. UUjuga dah kadaluarsa, gak di ganti2 dari zaman sejarah RI1, gimana mau maju

gpp negaranya gagal tp rakyat sukses
dr pada sam2 gagal

Yang dibutuhkan sebenarnya adalah pemimpin yang tegas. Kalo pemimpin udah tegas otomatis anak buah gak berani macem2.

ya memang tidak mudah menyatukan satu pikiran miliaran warga indonesia. ane cuman bisa doa aja yang terbaik buat pemimpin kita.